Oleh Azmi Abubakar
Pengajar Sejarah Islam
Venezuela kerap muncul dalam pemberitaan sebagai negara yang berada dalam tekanan ekonomi dan geopolitik berkepanjangan. Dalam konteks pendidikan global, hal ini justru menjadi bahan pembelajaran penting tentang ketahanan negara di tengah perubahan tatanan dunia.
Berita-berita internasional yang dimuat media arus utama, termasuk Kompas, menunjukkan bahwa Venezuela terus berada dalam sorotan karena posisinya yang strategis sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Kekayaan sumber daya ini menempatkan Venezuela dalam pusaran kepentingan global. Isu ini mengingatkan kita bahwa sumber daya strategis tidak hanya membawa peluang kesejahteraan, tetapi juga tekanan politik dan ekonomi yang besar, terutama ketika kekuatan internal negara belum sepenuhnya kokoh.
Isu ini menjadi menarik ketika penulis mencoba mengaitkan sejarah pengalaman Daulah Mughal di India. Selama lebih dari tiga abad, Mughal merupakan salah satu kekaisaran paling kuat di dunia. Ia memiliki wilayah luas, ekonomi yang makmur, serta pencapaian budaya dan administrasi yang tinggi.Namun sejarah juga mencatat bahwa Daulah Mughal tidak runtuh secara tiba-tiba. Kekaisaran ini melemah secara perlahan akibat persoalan internal seperti konflik elite, menurunnya kualitas kepemimpinan, serta berkurangnya orientasi adab dalam pengelolaan kekuasaan.
Dalam fase kemundurannya, Daulah Mughal semakin bergantung pada faktor eksternal, terutama Perusahaan Hindia Timur Inggris. Kekuatan kolonial itu menjadi mitra dagang dan penasihat politik. Melalui perjanjian, utang, dan pengaruh ekonomi, kedaulatan Mughal tergerus sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, kekuasaan politik tinggal simbol, sementara kendali nyata berada di tangan pihak luar.
Pola sejarah ini relevan untuk dibaca ulang ketika melihat tantangan Venezuela hari ini. Tekanan geopolitik modern jarang tampil dalam bentuk penjajahan klasik. Adanya sanksi ekonomi, isolasi finansial, kontrol pasar menunjukkan tanda itu semua. Dalam ranah pendidikan, ini menunjukkan bahwa kedaulatan dapat melemah tanpa perang terbuka.
Sejarah telah memperlihatkan satu pelajaran penting bahwa ketahanan masyarakat tidak selalu runtuh bersamaan dengan tekanan politik. Pada akhir kekuasaan Mughal, masyarakat India tetap hidup, berkarya, dan menjaga identitas sosial-budayanya meskipun kekuasaan politik melemah.
Dari sudut pandang pendidikan, mengaitkan Venezuela dan Daulah Mughal mengajarkan pentingnya etika dalam mengelola kekuasaan dan hubungan luar negeri. Daulah Mughal mulai kehilangan legitimasi ketika kekuasaan lebih banyak melayani kepentingan elite dibanding kesejahteraan rakyat. Pendidikan kepemimpinan seharusnya menanamkan bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab moral akan membuka ruang intervensi pihak luar.
Pelajaran lain yang tak kalah penting adalah bahaya ketergantungan ekonomi pada satu sektor utama. Daulah Mughal yang sangat bergantung pada sistem agraria tradisional kesulitan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Venezuela menghadapi tantangan serupa melalui ketergantungan besar pada minyak. Pendidikan ekonomi dan kebijakan publik perlu menekankan pentingnya inovasi, dan keadilan distribusi sebagai fondasi ketahanan nasional.
Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, perbandingan ini relevan sebagai bahan refleksi pendidikan. Sejarah Mughal dan realitas Venezuela menunjukkan bahwa kekayaan alam, kejayaan masa lalu, dan posisi strategis tidak menjamin keberlanjutan negara. Yang menentukan adalah kualitas tata kelola, persatuan sosial, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan global.
Lebih jauh, sejarah Mughal mengingatkan juga bahwa kemunduran negara sering diawali oleh hilangnya orientasi pendidikan dan etika kekuasaan. Pendidikan yang hanya melahirkan teknokrat tanpa nurani berisiko mengulang pola sejarah yang sama.
Dunia kini memiliki kesempatan belajar dari sejarah. Membaca Venezuela melalui kacamata Mughal guna menumbuhkan kesadaran peradaban tentang ketahanan negara bergantung pada etika kekuasaan, keadilan pengelolaan sumber daya, dan hubungan antarnegara yang beradab.
Membaca Arogansi Super Power
Berita tentang Venezuela dapat dibaca ulang sebagai cermin panjang arogansi politik global Amerika Serikat terutama pada era Donald Trumyang menjadikan sanksi, tekanan, dan bahasa kekuasaan sebagai alat utama diplomasi.
Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat menempatkan Venezuela sebagai “musuh ideologis” yang harus dilumpuhkan. Sanksi ekonomi diperketat, akses keuangan internasional ditutup, aset dibekukan, bahkan presiden sah Venezuela saat ini Nicolás Maduro, secara terbuka ditangkap bersama istrinya dini hari 4 Januari 2026.
Arogansi itu tampak jelas dalam asumsi bahwa Amerika berhak menentukan siapa pemimpin yang sah bagi negara lain. Hemat penulis, hari ini Venezuela telah dijadikan panggung untuk menunjukkan siapa yang berkuasa dalam tatanan global.
Tegasnya lagi Trump telah mewarisi dan sekaligus memperkasar tradisi lama imperialisme modern Amerika. Bedanya, ia melakukannya tanpa basa-basi moral. Jika sebelumnya intervensi dibungkus bahasa hak asasi manusia dan demokrasi, di era Trump semuanya telanjang,dimana kepentingan nasional Amerika diletakkan di atas penderitaan bangsa lain.
Dalam perspektif sejarah sendiri , arogansi Amerika di era Trump bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari mentalitas lama kekuasaan global. Kaidahnya siapa yang menguasai komoditas strategis, berhak menentukan nasib bangsa lain. Bedanya, kapal dagang dan meriam telah berganti menjadi sistem keuangan, dolar, dan sanksi internasional.
Pada akhirnya mengaitkan Venezuela dengan arogansi Amerika di bawah Donald Trump adalah pembacaan atas politik global. Dunia belajar sekali lagi, bahwa krisis suatu bangsa sering kali tidak lahir di dalam batas negaranya sendiri, melainkan di meja-meja kekuasaan negara adidaya.